Penegakan Hukum Maritim: Mengatasi Pelanggaran Batas Laut di Indonesia

Penegakan hukum maritim merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Namun, masih sering terjadi pelanggaran batas laut yang mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum maritim harus ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, penegakan hukum maritim merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam melindungi wilayah perairan Indonesia. “Kita harus bisa memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran batas laut agar dapat memberikan efek jera kepada yang lain,” ujarnya.

Salah satu contoh pelanggaran batas laut yang sering terjadi adalah illegal fishing. Hal ini membuat sumber daya laut Indonesia semakin terancam. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian akibat illegal fishing mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Oleh karena itu, penegakan hukum maritim harus diperketat untuk mengurangi praktik illegal fishing ini.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum maritim tidak hanya tentang memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga tentang membangun kesadaran akan pentingnya menjaga laut. “Edukasi juga sangat penting dalam penegakan hukum maritim. Kita harus membuat semua pihak sadar akan pentingnya menjaga laut Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan penegakan hukum maritim. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah membentuk Satgas 115 untuk mengawasi perairan Indonesia. “Satgas 115 memiliki tugas untuk melakukan patroli dan penegakan hukum maritim di wilayah perairan Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Dengan upaya-upaya ini, diharapkan penegakan hukum maritim bisa semakin efektif dalam mengatasi pelanggaran batas laut di Indonesia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara, termasuk dalam menjaga perairan Indonesia. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan perairan yang aman dan bersih. Penegakan hukum maritim adalah kunci untuk mencapai hal tersebut.