Peran pemerintah dalam menanggulangi ancaman laut di Nusantara sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Ancaman laut seperti illegal fishing, smuggling, dan terorisme maritim harus segera ditangani oleh pemerintah dengan tindakan yang cepat dan efektif.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, “Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi ancaman laut di Nusantara, namun tantangan tersebut terus berkembang dan memerlukan kerjasama lintas sektor dan lintas negara.”

Salah satu langkah yang telah diambil oleh pemerintah adalah peningkatan patroli laut dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal keamanan maritim. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang aman, sejahtera, dan berdaulat.

Selain itu, peran pemerintah juga terlihat dalam pembentukan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga ekosistem laut yang rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia.

Menurut Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, “Pemerintah harus memiliki peran yang proaktif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.”

Dalam menghadapi ancaman laut di Nusantara, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan laut di wilayah Indonesia.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam menanggulangi ancaman laut di Nusantara harus terus ditingkatkan melalui kerjasama lintas sektor dan lintas negara serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan langkah-langkah yang komprehensif dan sinergis, keamanan laut di Nusantara dapat terjaga dengan baik untuk kepentingan bersama.