Kecelakaan laut merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di perairan Indonesia. Peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keselamatan para pelaut dan masyarakat yang tinggal di sekitar pantai.

Menurut Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya Bagus Puruhito, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan kecelakaan laut. “Pemerintah harus memiliki peran yang proaktif dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban kecelakaan laut,” ujar Bagus Puruhito.

Salah satu langkah yang bisa diambil oleh pemerintah adalah meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Menurut data Kementerian Perhubungan, banyak kecelakaan laut disebabkan oleh kelalaian dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pemilik kapal.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti Basarnas, TNI AL, dan Polair. Hal ini penting agar proses pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan laut dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Kelautan dan Perikanan (LPKP) Dedi Adhuri, “Pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas dalam penanganan kecelakaan laut. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor kelautan.”

Dalam rangka meningkatkan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas dan kesiapan Basarnas dalam menangani kecelakaan laut. Hal ini termasuk peningkatan jumlah personel dan peralatan SAR yang memadai.

Dengan adanya peran pemerintah yang aktif dan efektif dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia, diharapkan tingkat keselamatan pelayaran di perairan Indonesia dapat meningkat dan kecelakaan laut dapat diminimalisir. Semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk menciptakan pelayaran yang aman dan nyaman bagi semua orang.