Penegakan hukum di laut merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut. Peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya ini sangatlah vital.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam penegakan hukum di laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Pemerintah harus memberikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum di laut agar dapat mengatasi berbagai masalah seperti illegal fishing dan pencemaran laut.”

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam upaya penegakan hukum di laut. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran di laut sangatlah efektif dalam meminimalisir tindakan illegal fishing.

Menurut Kepala Badan Pusat Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Puslitbangkan), R. Hariyadi, “Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran di laut merupakan salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum di laut.”

Namun, tantangan dalam penegakan hukum di laut tetap ada. Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Laut, Budi Hernawan, mengatakan bahwa “Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum di laut.”

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penegakan hukum di laut. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan dapat menciptakan laut yang lebih aman dan bersih bagi generasi mendatang. Semua pihak harus bertanggung jawab dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya laut.

Dengan demikian, penegakan hukum di laut bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Mari kita jaga laut kita bersama-sama!