Konflik laut di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan peran pemerintah yang kuat untuk dapat diselesaikan. Peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik laut di Indonesia sangat penting, mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar namun seringkali terancam oleh berbagai konflik yang terjadi.

Menurut Dr. Arif Havas Oegroseno, Deputi Bidang Koordinasi Maritim dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengelola konflik laut di Indonesia. “Pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan yang dapat mengatur pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan juga dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di laut Indonesia,” ujar Dr. Arif.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan di laut Indonesia. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik antar pemangku kepentingan di laut, seperti antara nelayan tradisional dengan kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam menyelesaikan konflik laut di wilayah perbatasan. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa kerjasama antar negara sangat penting dalam menyelesaikan konflik laut di wilayah perbatasan.

Dengan adanya peran pemerintah yang aktif dan efektif dalam menyelesaikan konflik laut di Indonesia, diharapkan potensi sumber daya laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya, perlu bekerja sama untuk menciptakan laut Indonesia yang aman, bersih, dan lestari.