Tantangan dan hambatan dalam penyidikan kriminal laut di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan rawan terhadap berbagai jenis kejahatan, seperti penyelundupan narkoba, pencurian ikan, dan pembajakan kapal.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Penyidikan kriminal laut memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, dan Kejaksaan. Namun, seringkali terjadi kendala dalam koordinasi antarinstansi yang dapat menghambat proses penyidikan.”

Selain itu, tantangan lain dalam penyidikan kriminal laut di Indonesia adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, “Keterbatasan peralatan dan teknologi canggih menjadi hambatan dalam mengungkap kasus kriminal laut yang semakin kompleks.”

Selain itu, faktor keberadaan pulau-pulau terluar yang jauh dari pusat pemerintahan juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyidikan kriminal laut. Menurut Direktur Eksekutif Masyarakat Konservasi Kelautan Indonesia (MaKKi), Susan Herawati, “Keterbatasan akses dan transportasi menuju pulau-pulau terluar membuat penegakan hukum di wilayah tersebut menjadi sulit.”

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak terkait, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat sipil. Selain itu, peningkatan kerjasama internasional juga diperlukan untuk mengatasi kejahatan lintas negara di wilayah perairan Indonesia.

Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, diharapkan penyidikan kriminal laut di Indonesia dapat semakin efektif dan efisien dalam menangkal berbagai jenis kejahatan di laut. Sehingga wilayah perairan Indonesia dapat menjadi lebih aman dan terlindungi dari berbagai ancaman kriminal.